Archive for the ‘Pendidikan’ Category

Meminjam istilah kegagalan adalah investasi

Hari ini saya mendapat pelajaran berharga tentang menggambil hikmah dari kegagalan. Saya gagal memberikan pelayanan terbaik sebagai seorang pendidik ketika memberikan hasil evaluasi belajar siswa (dalam konteks instrospeksi bukan menyesali apa yang telah terjadi).   Mungkin sepintas terlihat normal dan biasa saja. Tapi saya benar-benar merasakan kegagalan dalam mengatur waktu sehingga berimbas pada hasil yang kurang maksimal.  Semester ini merupakan masa adaptasi dan proses belajar banyak hal.

Catatan pertama yaitu tanggung jawab saya sebagai wali kelas yang pada dasarnya berperan sebagai orangtua siswa di sekolah. Bertanggung jawab untuk mengenal lebih dekat dengan siswa. Bertanggung jawab untuk setidaknya memahami persoalan siswa yang melatarbelakangi berbagai persoalan kesiswaan.   Baca lebih lanjut

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DIHADAPKAN PADA PERSOALAN DESENTRALISASI DAN VALIDITAS KUALITAS PESERTA DIDIK

Standar Kompetensi Kelulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh komponen mata pelajaran. Standar Kompetensi tersebut digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan kata lain tiap satuan pendidikan kini memmiliki wewenang untuk membuat kurikulum sendiri dan menentukan sendiri standar kelulusanya namun dengan tetap sesuai dengan standar minimal kompetensi lulusan yang ditentukan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) meskipun UN tetap dilaksanakan oleh BSNP yang disinyalir merupakan inkonsistensi pemerintah terhadap peraturan maupun perundang-undangan pendidikan. Langkah maju pendidikan nasional tersebut memiliki nilai lebih sejalan dengan peran daerah yang semakin menonjol (desentralisasi) namun juga memiliki dampak kurang menyengkan terkait dengan hasil akhir proses pendidikan peserta didik.

dsci2964

Dengan kewenangan satuan pendidikan untuk mengatur kurikulumnya sendiri, kontroversi mengenai Ujian Nasional salah satunya mengenai penyemarataan kemampuan peserta didik dapat terjawab. Karena sekolah bias memberi pelajaran sesuai kebutuhan daerahnya dan masing-masing daerah bisa mengakomodasi kepentingan daerahnya. Dengan itu pula peserta didik diharapkan akan lebih menguasai materi pendidikan karena inti dari pada itu sendiri adalah Standar Kompetensi Kelulusan adalah apa yang harus diketahui dan mampu dilaksanakan. Baca lebih lanjut

Pelayanan Pendidikan Yang Bermutu Dan Kesempatan Untuk Mengapresiasikan Diri Peserta Didik Sebagai Salah Satu Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Sesuai dengan pengertian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam salah satu prinsip pelaksanaan kurikulum tersebut, siswa harus mendapat pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengapresiasikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

Pelayanan pendidikan yang bermutu adalah hak peserta didik dalam menempuh pendidikan antara lain seperti yang dijelaskan dalam Standar Sarana dan Prasarana bahwa setiap satuan pendidikan (sekolah) wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan oleh sebab pihak-pihak yang terkait diantaranya pemerintah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan wajib melaksanakan hukum positif tersebut yang tentunya disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing daerah.

Baca lebih lanjut

PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai tindak lanjut UU Sisdiknas tahun 2003

Dalam UU No 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Karena itulah pemerintah menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Namun seperti halnya UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang kontroversial, PP inipun tidak lepas dari kritik masyarakat, meskipun dengan adanya PP ini pendidikan di Indonesia selangkah lebih maju untuk meraih cita-cita pendidikan nasional itu sendiri.

PP No 19 tahun 2005 dinilai kontradiktif diantaranya masih mengenai Ujian Nasional (UN) pada pasal 58 UU Sisdiknas bahwa otoritas evaluasi hasil belajar diberikan kepada pendidik namun pada PP ini kewenangan tersebut ditugaskan pemerintah kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dalam penyelenggaraan UN bekerjasama dengan instansi terkait didaerah. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.