PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai tindak lanjut UU Sisdiknas tahun 2003

Dalam UU No 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Karena itulah pemerintah menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Namun seperti halnya UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang kontroversial, PP inipun tidak lepas dari kritik masyarakat, meskipun dengan adanya PP ini pendidikan di Indonesia selangkah lebih maju untuk meraih cita-cita pendidikan nasional itu sendiri.

PP No 19 tahun 2005 dinilai kontradiktif diantaranya masih mengenai Ujian Nasional (UN) pada pasal 58 UU Sisdiknas bahwa otoritas evaluasi hasil belajar diberikan kepada pendidik namun pada PP ini kewenangan tersebut ditugaskan pemerintah kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dalam penyelenggaraan UN bekerjasama dengan instansi terkait didaerah.

kbm-di-kelas

Kemudian pada pasalnyapun dinilai kontradiktif, diantaranya mengenai tujuan UN yang dalam pasal 66, UN dipakai untuk menilai pencapaian kompetensi kelulusan. Sedangkan pada pasal 68 disebutkan bahwa saolah satu capaian UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk penentuan kelulusan yang tentunya sangat berbeda dalam pengaplikasiannya di lapangan.

Masalah lain yang menuai kritik yaitu hilangnya beberapa peran ilmu sosial diantaranya ilmu sejarah. Hal ini dikhawatirkan oleh para ahli akan menghilangkan pemahaman terhadap karakter bangsa yang hanya dapat dilakukan apabila mengetahui dan memahami pertumnuhan dan perkembangan bangsa dari masa lalu hingga sekarang. Bila hal ini terus terjadi, dikhawtirkan oleh para ahli akan menghilangkan pemahaman terhadap karakter bangsa yang hanya dapat dilakukan apabila mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan bangsa dari masa lalu hingga masa sekarang. Bila ini terus terjadi, dikhawatirkan pada masa-masa mendatang , generasi muda Indonesia akan kehilangan pemahaman konsep kewarganegaraan dan konsep kepribadian bangsa yang berlatar belakang pada sejarah perjuangan bangsa (Prof. Dr Said Hamid hasan, 2007). Dan masih banyak lagi isi dari PP No 19 tahun 2005 yang dinilai bermasalah.

Namun diluar kelemahan yang ada, PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menjawab permasalahan yang ada sebelumnya. Diantaranya dengan dibentuknya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas membantu menteri dalam mengembangkan, memantau dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan yang salahsatu tugasnya adalah menyelenggarakan ujian nasional dengan mempertimbangan keragaman mutu pendidikan secara nasional dan/atau tolak ukur yang bersifat regional maupun internasional.

Dengan dikeluarkannya PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini diharapkan pendidikan nasional dapat lebih terarah dan bermutu sebagai tindak lanjut yang tertuang dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Masyarakat mungkin hanya bias berharap bahwa pemerintah dapat merealisasikan sepenuhnya apa yang diamanatkan dan direncanakan dalam UUD RI, UU dan PP yang telah disusun. (abel/2008)

About these ads

2 responses to this post.

  1. sorry, mana peraturan lengkapnya?

    Balas

  2. Posted by dianta refari on 28 Maret 2013 at 5:32 am

    koq gk lngkp

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: